Kedudukan Pemerintah Kebupaten Siak Sri Indrapura Dalam Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terkait Tower Transmisi Saluran Tegangan Udara Tinggi (SUTT) Berdasarkan Peraturan Daerah Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah saat ini sedang melaksanakan
kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) di Wilayah Provinsi Riau dalam rangka program
pembangunan pembangkit tenaga listrik, Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik tersebut pihak PT.PLN (Persero) mengalami
kendala antara lain khususnya di Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau
dikarenakan untuk pembangunannya diharuskan memiliki izin mendirikan
Bangunan (IMB) dan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh
Pemerintah Daerah Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bahwa
terahadap kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, pihak PLN (Persero) masih ragu untuk
melakukan pembayarannya dikarenakan belum adanya ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang secara tegas mengatur kewajiban
memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengenaan pajak tersebut atau
dengan kata lain belum ada ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum
untuk kewajiban memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan melakukan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemabangunan Tower
Transmisi Tenaga Listrik SUTT tersebut, selain itu terjadi perbedaan penafsiran
antara pihak PT.PLN dan Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura, PLN
(Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah terkait
pembangunan Tower untuk Jalur Transmisi SUTT (Saluran Udara Tegangan
Tinggi)/ SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Provinsi Riau
tepatnya di Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Untuk menjelaskan Kedudukan
Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten
Siak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Untuk menganalisis Kedudukan Pemerintah Kabupaten Siak Sri
Indrapura dalam Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.